Sudah Terealisir Rp187 Triliun, Presiden Jokowi: Dana Desa Akan Kita Teruskan, Akan Kita Tambah

KOKOPNEWS.ID - Hingga tahun 2019 ini, pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp257 triliun ke desa-desa di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebanyak 74 ribu desa telah menerima Dana Desa dalam lima tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terperinci menyampaikan, pada 2015 pemerintah telah memberikan Rp20,7 triliun kepada desa, tahun 2016 naik jadi Rp47 triliun, 2017 jadi Rp60 triliun, 2018 sebanyak Rp60 triliun, dan tahun 2019 ini pemerintah mengalokasikan Rp70 triliun.

“Totalnya sampai tahun 2019 ini kita telah gelontorkan Rp257 triliun kepada desa-desa di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada silaturahim dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1) siang.

Presiden meminta agar uang Rp257 triliun itu selalu berputar dari desa ke desa di desa-desa yang diberikan. Jangan sampai kembali ke kota apalagi kembali ke Jakarta.

“Saya titip supaya Bapak/Ibu perangkat desa ini tahu kenapa uang itu diberikan kepada desa. Kesejahteraan itu, ini teori ekonomi, dihitung kalau perputaran uang semakin banyak di sebuah wilayah, semakin banyak di daerah, atau semakin banyak di sebuah desa itu kesejahteraan dipastikan akan meningkat,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden menitipkan agar uang Rp257 triliun itu terus berputar-putar di desa. Jangan biarkan uang ini masuk ke kota atau masuk apalagi ke Jakarta.

Caranya, lanjut Presiden, para perangkat desa bisa menyampaikan ini kepada kepala desa atau kepada pendamping desa. Jadi Dana Desa itu atau kalau ingin buat jalan, pertama,  beli materialnya dari desa setempat. Semen, dari toko yang ada di desa itu. Beli batu dari batu yang ada di desa itu.

“Kalau enggak ada, desa sebelahnya. Kalau enggak ada, desa sebelahnya. Beli pasir di desa itu atau enggak beli di desa sebalahnya, beli di desa sebelahnya. Supaya uang itu muter terus,” terang Presiden.

Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi menuturkan, kalau ingin bikin jalan, bikin irigasi, gunakan tenaga kerja asli dari daerah, dari desa setempat. Jangan ambil dari kota, agar uang itu beredar di desa tersebut.

Realisasi

Menurut Presiden, dari Rp257 triliun yang dianggarkan sudah Rp187 triliun terealisasi sampai akhir 2018, sudah menjadi banyak sekali barang. Contohnya, Presiden menyebut jalan desa.

“Sudah dibangun dari Dana Desa itu menjadi realisasinya dalam 138.000 kilometer jalan desa. Panjang sekali, 138 kilometer itu panjang sekali. Juga sudah dibangun 6.500 pasar-pasar kecil yang ada di desa, 6.500 pasar di desa. Dan juga telah dibangun 11.500 posyandu dari dana desa, 18.000 PAUD dari dana desa, 791.000 meter jembatan yang ada di desa-desa,” ungkap Presiden.

Artinya, menurut Presiden, Dana Desa ini betul-betul sudah terealisasi dan dimanfaatkan bagi desa. Karena itu, Presiden Jokowi berjanji pemerintah akan meneruskan, akan menambah terus setiap tahunnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB Syafruddin. [setkab]

Selengkapnya

Jika Trump Tetap Kekeh, Ini Lima Hal yang Akan Dilakukan Erdogan

KOKOPNEWS.ID - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah mengisyaratkan lima hal yang akan ia tempuh jika Presiden AS Donald Trump tetap kekeh mengumumkan pengakuan Al-Quds sebagai ibukota bagi entitas zionis, Israel. 

Dilansir dari Anadolu Ajansi, lima hal itu ia sampaikan saat berpidato di hadapan anggota parlemen dari Partai AKP, Selasa (05/12) kemarin.

Berikut lima hal yang ditetapkan Erdogan jika Trump bersikeras dengan rencanaya terkait Al-Quds:

1. Erdogan akan memberi peringatan keras pada Trump terkait urgensi dan kedudukan kota Al-Quds bagi kaum muslimin. “Aku katakan: Tuan Trump, Al-Quds merupakan garis merah bagi seluruh muslim,” terang Erdogan.

2. Selanjutnya Erdogan akan menyeru masyarakat internasional, dan menyebut langkah Trump itu “Akan terus menumpahkan darah rakyat Palestina, dan pelanggaran hak asasi manusia akan terus berlanjut di sana”.

“Keputusan itu tidak hanya melanggar hukum internasional saja. Melainkan juga menusuk hati nurani,” lanjutnya.

3. Turki sebagai ketua Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan menyelesaikan persoalan ini sampai akhir, menurut Erdogan. “Akan mengundang seluruh pimpinan negara anggota OKI untuk menggelar sidang di Istanbul dalam waktu 10 hari mendatang,” imbuhnya.

4. Menurut Erdogan, Turki tidak cukup hanya mengundang pimpinan negara-negara OKI untuk sidang saja. Selain itu, Turki juga akan “menyeru dunia Islam untuk mengorganisir agenda penting, karena peristiwa ini bukan peristiwa biasa-biasa saja.”

5. Terakhir, kata Erdogan, Turki akan terus bergerak maju menghadapi keputusan Trump ini. “Bahkan bisa sampai pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya. (dakwatuna)

Selengkapnya

Hamas Serukan Besok Sebagai Hari Aksi “Jum’at Marah” Untuk Al Quds

KOKOPNEWS.ID - Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina dengan segenap faksi-faksi dan kekuatan vitalnya serta para pemuda intifadhah, untuk menjadikan hari Jum’at besok sebagai hari kemarahan melawan penjajah Israel, sebagai penolakan atas tekad pemerintah Amerika untuk memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerussalem) dan pengakuan kota suci ini sebagai Ibu Kota entitas penjajah Israel.

Dikutip dari The Palestinian Information Center, dalam pernyataan pers yang dirilis hari Selasa kemarin (5/12), Gerakan Hamas menegaskan pentingnya rakyat Palestina bergerak ke semua titik sentuh dengan penjajah Israel usai shalat Jum’at untuk menyampaikan suara rakyat bahwa setiap upaya serangan terhadap Al-Quds akan meledakkan situasi melawan penjajah Israel.

Hamas menyerukan para pemuda intifadhah dan perlawanan rakyat Palestina di Tepi Barat untuk menolak keputusan Amerika yang menarget kota suci Al-Quds dengan segala sarana yang memungkinkan. Hamas menyatakan bahwa al-Quds adalah garis merah dan perlawanan rakyat Palestina tidak akan rela serangan terjadi terhadap Al-Quds apapun yang terjadi.

Pada Selasa (5/12) malam, Presiden Amerika Donlad Trump, secara resmi, telah menyampaikan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas, melalui telepon, soal niatnya untuk memindahkan kedubes Amerika di Tel Aviv ke al-Quds, sebagai bentuk pengakuan Al-Quds sebagai ibukota entitas penjajah Israel, melawan penolakan internasional dan kemarahan luas Palestina terhadap keputusan tersebut. [Seruji]

Selengkapnya

Di Balik Selendang Palestina yang Dikenakan Menteri Retno

KOKOPNEWS.ID - Di hadapan awak media massa, Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno Marsudi  menggunakan selendang Palestina saat menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Gedung Indonesia Conference and Exhibition (ICE), Serpong, Banten, Kamis, 7 Desember 2017.

Hal itu ia lakukan karena ingin menunjukkan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Palestina setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Saya berdiri di sini memakai selendang Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia, rakyat Indonesia, yang akan selalu bersama rakyat Palestina, untuk hak-hak mereka. Indonesia akan selalu bersama Palestina," kata Retno.

Uniknya selendang tersebut bukan buatan orang Indonesia. Selendang tersebut adalah buatan para janda di Gaza, hal tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia dan Palestina selalu bersama.

Indonesia mengecam pengumuman Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengumuman itu disampaikan Trump di Washington DC pada Rabu, 6 Desember 2017, pukul 13.00 waktu setempat atau Kamis pukul 01.00 WIB.

"Kami mengecam pengakuan ini, demokrasi berarti menghormati hukum internasional. Jadi pengakuan tersebut tidak menghormati berbagai resolusi Dewan PBB," ujarnya seperti dilansir Tempo.

Menteri Retno juga menyesalkan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang telah maju mengambil langkah yang mengancam perdamaian dan berpotensi meningkatkan instabilitas kawasan Timur Tengah. "Sebagai negara demokrasi, Amerika seharusnya tahu apa arti demokrasi," ujarnya. [BersamaDakwah]

Selengkapnya

Gara-Gara Trumph, Paus Fransiskus Cemaskan Perdamaian Timur Tengah

KOKOPNEWS.ID - Paus Fransiskus ikut memberikan suara terkait niatan Presiden Donald Trump yang akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Kelapa Negara Vatikan itu meminta, agar status quo yang disandang Yerusalem tetap dihormati.

Seperti diwartakan Reuters, Rabu (6/12/2017) Paus mengatakan, keputusan sepihak atau perubahan status Yerusalem dapat memperburuk kondisi di timur tengah. Dia juga khawatir, hal tersebut dapat menyulut konflik dunia.

“Saya membuat sebuah permohonan yang tulus sehingga semua berkomitmen untuk menghormati status quo dari kota itu sebagaimana resolusi yang sesuai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Pemimpin Gereja Katolik ke-266 itu.

Paus Fransiskus meminta dunia untuk menghormati resolusi PBB dimana Yerusalem merpakan kota suci bagi umat Muslim, Kristani hingga Yahudi. 

Paus mengaku, khawatir dengan pernyataan sepihak yang dilontarkan Donald Trump yang menimbulkan polemik dalam beberapa hari terakhir.

Dia berharap, seluruh dunia agar bijaksanaa dan hati-hati dalam memutuskan status kota tersebut. Hal itu, kata dia, harus dilakukan untuk menghindari terciptanya unsur ketegangan baru ke panorama global yang sudah tersesat dan ditandai begitu banyak konflik yang kejam.

Sebelum mengeluarkan komentar, Paus lebih dulu mengadakan pertemuan tertutup dengan warga Palestina yang terlibat dalam dialog antaragama dengan Vatikan. Paus Fransiskus juga sudah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terkait masalah tersebut.

“Kondisi utama dialog itu adalah saling menghormati dan komitmen untuk memperkuat rasa hormat tersebut agar hak semua orang dapat terpenuhi dimanapun mereka berada,” katanya.[ts]

Selengkapnya

Heboh! Batal Dinikahi, Perempuan India Nekat Potong Kemaluan Kekasihnya Pakai Sabit

KokopNews, Mumbai - Peremuan, walaupun sering dianggap makhluk lemah dibanding laki-laki namun kemarahan perempuan yang cintanya dikhianati bisa sangat dahsyat.

Kompas.om

Hal itu dibuktikan dengan kejadian di India dimana ada seorang perempuan yang merasa cintanya dikhianati, nekat memotong kemaluan pasanganmya.

Peristiwa itu berawal dari kisah cinta dua sejoli di kota Naugawan Darshan Singh, India. Kedua manusia ini sudah menjalin hubungan kurang lebih empat tahun namun cinta mereka terhalang dinding kaca (Seperti judul lagu dangdut).

Sang pemuda dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan perempuan lain karena dua insan sejoli itu mempunyai perbedaan kasta.

Karena sudah menjadi kehendak orang tuanya yang mau tidak mau harus diikuti, sang pemuda memberitahukan hal itu kepada sang kekasih. Begitu mendengar cerita sang pemuda, dia hanya terdiam namun hatinya panas dan hancur.

Suatu ketika, perempuan umur 20 tahun yang namanya tidak disebutkan itu, merayu sangbkekasih untuk berkunjung ke rumahnya. Perempuan itu berjanji akan mengajaknya berhubungan intim (hmmmm).

Sebagai lelaki normal dengan iman yang masih rendah, pemuda itu langsung menyanggupi berkunjung ke rumah perempuan itu. Dia tidak, kekasihnya sudah menyusun rencana untuk membuat kekasihnya tidak bisa berhubungan seks dengan perempuan lain.

Setelah sang pemuda datang, perempuan itu kemudian menutup kedua mata sang kekasih yang hanya diam karena dikira itu bagian dari adegan hubungan intim yang dijanjikan.

Namun, apa yang terjadi???

Setelah kedua matanya ditutup, pemuda itu menjadi sangat terkejut karena ternyata si perempuan memotong kemaluan kekasihnya menggunakan sebilah sabit. Karena kesakitan alat vitalnya terpotong, pemuda itu lari ke jalanan.

Namun, hebatnya pemuda ini menutupi perbuatan kekasihnya itu dan mengaku dia sendiri yang memotong kemaluannya secara tidak sengaja. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. 

Sementara itu, kepolisian tidak langsung percaya atas pengakuan pemuda itu. Polisi tetap melakukan investigasi yang akhirnya berhasil mengetahui pelaku sebenarnya.

Perempuan itu ditangkap dikediamannya beserta alat bukti sebuah sabit dan potongan kemaluan sang kekasih.

Sumber : kompas.com

Selengkapnya

Pengadilan Uni Eropa Bolehkan Perusahaan Melarang Pegawainya Kenakan Jilbab

KokopNews, Luksemburg - Pengadilan Uni Eropa memutuskan untuk memperbolehkan perusahaan melarang pegawai menggunakan simbol-simbol keagamaan atau politik seperti jilbab.

Tempo.co

Hal itu merupakan keputusan Mahkamah Keadilan Eropa atau ECJ yang merupakan pengadilan tertinggi di zona itu pada Selasa, 14 Maret 2017 waktu setempat.

ECJ menegaskan pembolehan larangan tersebut tidak sama dengan 'diskriminasi langsung' bila sebuah perusahaan mempunyai aturan internal melarang penggunaan simbol politik, filosofi atau agama apapun.

Penggunaan simbol keagamaan lebih-lebih simbol Islam seperti jilbab memang menjadi isu hangat dengan semakin meningkatnya sentimen populis di Eropa.

Bahkan beberapa negera, seperti Astria sedang mempertimbangkan larangan total terhadap penggunaan cadar di tempat publik.

ECJ mengeluarkan keputusan untuk sebuah kasus yang dimulai pada tahun 2003, ketika Samira Achbita, seorang muslim, menjadi resepsionis di layanan keamanan G4S di Belgia.

Waktu itu, perusahaan tersebut mempuyai 'aturan tidak tertulis' yang melarang pegaai memakai simbol politik, agama atau filosofi apapun di tempat kerja.

Sebelumnya, sekitar 2006, Achbita memberitahu G4S bahwa ia ingin memakai kerudung di tempat kerja. Hanya saja ia diberi tahu bahwa hal itu dilarang.

Setelah itu, perusahaan tempat Achbita bekerja, memberlakukan larangan resmi sehingga Achbita dipecat. Merasa diperlakukan tidak adil, ia melapor ke pengadilan atas diskriminasi yang dialaminya.

ECJ mengatakan hukum Uni Eropa memang melarang adanya diskriminasi atas dasar apapun termasuk agama. Tapi terkait dengan peraturan G4S yang melarang penggunaan simbol keagamaan, G4S memperlukukan semua pegawai dengan cara yang sama. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada yang dibeda-bedakan dalam aturan tersebut.

Keputusan pengadilan Eropa tersebut banyak menuai protes yang diantaranya datang dari Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan. 

Dia mempertanyakan kebebasan yang selama ini digaungkan di Eropa. Erdogan juga menuding pengadilan Uni Eropa telah memulai pergulatan antata 'Salib dan Bulan Sabit Muslim'. 

Sumber : tempo.co

Selengkapnya

Beredar Puluhan Poster Pengusiran Disertai Ancaman Terhadap Muslim di India

KokopNews, Jianagla - Beredar poster-poster yang mengultimatum warga Muslim yang ada di kota Jianagla, Negara Bagian Uttar Pradesh, India, untuk segera meninggalkan kota. Poster meresahkan tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian setempat.

Republika.co.id

Ada 24 titik di Jianagla yang menjadi tempat penyebaran poster yang ditulis dengan bahasa hindi.

Selain memerintahkan Umat Islam untuk meninggalkan kota, dalam poster tersebut juga ada ancaman ada konsekuensi bagi warga beragama Islam yang tidak meninggalkan kampungnya di Jianagla dengan tenggat waktu sampai akhir tahun. 

Hanya saja, dalam poster tersebut tidak dirinci konsekuensi apa yang akan diterima warga muslim Jianagla jika tidak meninggalkan kampungnya.

Dalam poster itu juga terdapat foto seorang anggota parlemen dari Bharatiya Janata (BJP). BJP adalah partai pemenang pemilu di Uttar Pradesh.

Tampaknya, Partai pemenang tersebut akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap umat Islam.

'Dengan BJP berkuasa di Uttar Pradesh, desa Hindu akan melakukan hal yang sama denga yang Presiden AS Donald Trump lakukan untuk umat Islam di negara itu,' Kata seorang sumber.

Pada akhirnya memang kepolisian setempat harus mengungkap siapa dalang dibalik tersebarnya poster tersebut. Saat ini polisi sudah menangkap lima warga desa untuk diintrogasi.

Jianagla merupakan kota berpenduduk sekitar 2.000 umat Hindu dan 200 umat Islam. Sebenarnya kedua kelompok agama tersebut tidak senang dengan adanya poster yang bernada ancaman itu. 

(Republika.co.id)

Selengkapnya

Sekjen PBB Desak Donald Trump Cabut Kebijakannya Soal Larangan Tujuh Negara Kunjungi AS

KOKOPNEWS.ID - Kebijakan presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melarang warga dan pengungsi dari 7 negara yang mayoritas muslim mendapat tanggapan dari Sektretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Guterres mengatakan bahwa kebijakan presiden pengganti Barck Obama tersebut bukanlah cara terbaik untuk melindungi negara AS. 'Saya pikir ini bukan cara terbaik melindungi AS ataupun suatu negara terhadap kemungkinan ancaman terorisme. Jika kebijakan ini tidak secepatnya dihapus maka mungkin akan timbul pengaruh yang lebih besar,' kata Guterres dikutip dari Repiblika.co.id.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa aturan tersebut justru memberi keuntungan bagi kelompok teroris itu. Menurutnya, mereka mempunyai banyak cara untuk merekrut anggota dari luar tujuh negara yang dicekal dalam kebijakan Trump tersebut. 'Jika sebuah organisasi teroris ingin mencoba menyerang AS, mereka akan menggunakan orang-orang yang mempunyai paspor dari negara yang tidak masuk dalam daftar cekal yang disebutkan AS' kata Guterres.

Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut akan sia-sia dan tidak efektif untuk menanggulangi terorisme. 

Ia mendesak untuk segera mencabut kebijakan tersebut sebelum menimbulkan masalah di kemudian hari.

Seperti diberitakan, tidak berselang lama dari pelantikannya, presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan imigrasi yang dijanjikan saat pada masa kampanye. Kebijakan tersebut dibuat pada Jumat 27/01 untuk membatasi kedatangan orang-orang dari tujuh negara yakni Irak, Libya, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, Somalia untuk sementara waktu ke AS.

Perinciannya, bagi para wisatawan ke AS jangka waktunya 90 hari. Sedangkan, bagi pengungsi 120 hari. Aturan ini dibuat untuk melindungi warga AS dari terorisme.

Selengkapnya

Sempat Dikecam Obama, Izin Pembangunan Pemukiman Kembali Dikeluarkan Israel

KOKOPNEWS.ID - Yarussalem - Pasca dilantiknya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat menggantikan Barack Obama, Israel mengeluarkan izin untuk pembangunan 153 pemukiman ilegal di wilayah Yarussalem Timur. 

Tidak hanya itu, Israel rencananya akan mengeluarkan izin lanjutan untuk pembangunan ribuan pemukiman di wilayah pendudukan itu.

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel pada Kamis 27  Januari tersebut terjadi setelah adanya koordinasi antara pemerintah kota Yarussalem dengan Komite Perencanaan Kota.

Wakil Wali Kota Yarussalem, Meir Turgeman mengatakan bahwa keluarnya izin pembangunan ini tidak terlepas dari pergantian pimpinan pemerintahan Amerika Serikat. 

Seperti diketahui, pada akhir masa jabatannya, mantan presiden AS, Barack Obama memang semlat mengecam remcana pembangunan pemukinan di wilayah Yarussalem.

Namun, ketika presiden Donald Trump resmi menjabat sebagai presiden banyak kebijakan Obama yang diganti termasuk masalah pembangunan pemukiman di wilayah Yarussalem. Trump mendukung penuh rencana sekutunya tersebut. Padahal pembangunan itu melanggar hukum internasional.

Saat ini izin pembangunan hanya untuk 153 pemukiman. Setelah ini, pemerintah Kota Yarussalem akan mengeluarkan izin pembangunan sekitar 11 ribu rumah. Informasinya, izin tersebut masih dalam proses dan diperkirakan beberapa bulan kedepan akan keluar.

Sebagainana di kutip dari republika co.id bahwa izin yang keluar saat ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya otoritas Israel pernah memberi izin pembangunan 566 pemukiman yang juga di wilayah Yarussalem Timur.

Tidak berhenti disitu, dua hari kemudian Kementrian pertahanan Israel memberitahu rencana pembangunan 2.500 pemukiman di Tepi Barat, Palestina.

Tindakan Israel tersebut memang mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena disamping melanggar hukum internasional, juga akan menghambat proses perdamaian dua negara. Namun, hal itu tidak membuat Israel mundur. Malah kebijakan yang dikeluarkan Israel semakin menjadi-jadi.

Selengkapnya

Mantan Mentri Luar Negeri AS dan Seorang Aktris Siap Daftar Sebagai Muslim Jika Rencana Trump Mendata Warga Muslim Dilaksanakan

KOKOPNEWS.ID - Wishington DC - Seorang aktris film dan mantan Mentri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Madeleine Albirght berjanji akan mendaftarkan diri sebagai Muslim jika Presiden terpilih, Donald Trump mendata warga Muslim di negara Paman Sam tersebut.

Mereka berdua, Politisi Madeleine, 79 tahun dan Mayim Bialik, seorang aktris siap untuk mendaftarkan diri sebagai muslim, sebagai bentuk protes atas rencana Trump yang akan mendata warga muslim tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Madeleine dalam akun Twetternya. Cuitan perempuan yang menjabat sebagai mentri Luar Negeri AS tersebut langsung mendapat dukungan puluhan ribu orang.

Cuitan tersebut muncul sebagai reaksi atas isu bahwa pemerintah AS dibawah kepeminpinan Trump berencana mengeluarkan kebijakan kontroversial yaitu melarang masuknya pengingsi dari Suriah, Yaman, Irak dan empat negara lainnya.

Namun, sampai saat ini belum ada yang menegaskan bahwa Trump akan betul-betul menerrapkan rencana pendataan warga Muslim AS tersebut. 

Seperti diketahui, Trump pernah melontarkan rencana untuk mendata warga Muslim AS dalam sebuah wawancara pada 2015 silam jika terpilih sebagai presiden AS menggantikan Obama. 

Sontak, rencana Trump tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah orang telah berjanji akan melakukan solidaritas terhadap warga Muslim As, setelah Trump berhasil memenangkan pemilu.

Cuitan Madeleine yang siap berada dibarisan warga muslim, diikuti oleh aktris Mayim Bialik. Dalam cuitannya, pemeran Sosok Amy Farrah Fowler dalam film seri The Big Bang Teori itu mendukung langkah Meleine. Ia menulis dalam akun twitternya bahwa ia seorang Yahudi dan siap mendaftar sebagai Muslim jika rencana Trump benar-benar dilaksanakan.

Saat ini banyak laporan yang menyebut bahwa Trump akan mengumumkan kebijakan gila tersebut pada Kamis waktu setempat.

Selain keduanya, banyak warga AS yang juga melakukan protes terhadap rencana Trump itu.

(detik.com)

Selengkapnya

Untuk Menghemat Air, Wanita Di China Harus Kencing Berdiri

KOKOPNEWS.ID - Krisis air yang sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia lebih-lebih di Madura yang biasanya kalau masuk musim kemarau sumber air menjadi kering juga melanda negara-negara di belahan dunia tak terkecuali China.

China merupakan negara dengan populasi atau jumlah penduduk  terbanyak di dunia yaitu sekitar 1.37 miliar jiwa. Jumlah penduduk yang sangat banyak ini menyebabkan krisis air karena ketersediaan air tidak seauai denagan jumlah penduduk di daerah tersebut. 

Krisis air di China kali ini merupakan yang terparah. Bahkan masyarakat tak menyangka akan separah ini.

Oleh sebab itu, berbagai cara dilakukan untuk mengatasi masalah minimnya ktersediaan air ini. Solusi yang tidak umum dan dianggap aneh adalah apa yang dilakukan oleh salah satu universitas di Negara China yaitu Xi'an University. 

Universitas ini menerapkan cara buang air kecil berdiri bagi para perempuan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para lelaki. Hal ini dilakukan untuk menghemat air. 

Senagaimana dilansir dari liputan6.com yang mengutip dari shanghaiist.com langkah ini dilakukan oleh pihak universitas karena dianggap merupakan solusi jitu untuk mengatasi minimnya air.

Dengan pola buang air kecil berdiri ini akan menghemat banyak air. Berbeda dengan kloset duduk yang biasa digunakan dimana seorang wanita membutuhkan banyak air untuk sekali buang air kecil.

Pola ini sangat berbeda dengan sebelumnya dimana di toilet model  baru ini disediakan alat bantu berbahan kertas. Dengan alat bantu ini para wanita dapat membuang urin langsung ketempat pembuangan.

Bisa dibilang pola baru ini lebih simpel karena tidak perlu membersihakan kemaluannya dan juga tidak perlu menyiram kloset sebagaimana biasanya.

Karena pola ini masih baru diterapkan, tentu butuh penyesuaian bagi para wanita yang baru mencobanya.

Memang dari sisi kebersihan pola ini sangat tidak higienis tapi pihak universitas tetap menerapkan hal tersebut karena menurutnya hal itu terbilang aman.

Dan semenjak kebijakan ini diterapkan, Xi'an University berhasil menghemat air lebih dari 160 ton setiap harinya. Melihat keberhasilan ini, pemerintah daerah ditempat itu akan mencoba menerpakan juga pada beberapa daerah. Sampai saat ini toilet wanita berdiri ini banyak dijumpai dibeberapa sudut kota di Negara China. [Liputan6]

Selengkapnya

Hidangan Kaki Manusia Di Restoran Cina Gemparkan Netizen

KOKOPNEWS.ID - Foto hidangan kaki manusia yang diunggah ke media sosial oleh seorang pelayan di restoran Cina di Padua, Italia, memggemparkan netizen. Dalam foto tersebut terlihat sepasang kaki manusia diatas mangkok biru.

Awalnya ada seorang pelanggan dengan beberapa temannya memesan ceker beruang untuk makan malam di Restoran tersebut.

Namun, betapa kagetnya ketika yang dihidangkan dihadapan mereka sama sekali tidak mirip dengan ceker beruang, malah mirip dengan dua pasang kaki manusia.

Setelah mengetahui beredarnya foto yang diduga kaki manusia tersebut, seorang pelanggan setia melaporkannya ke pihak kepolisian.

Mendapati laporan ini pihak kepolisian bergerak cepat untuk menyelidiki kebenaran dugaan tersebut dengan mendatangi restoran. Namun kepolisian tidak menemukan kaki manusia yang dimaksud. Bahkan ceker beruang yang terdaftar di menu juga tidak ditemukan.

Sementara Ahli Forensik mengatakan bahwa foto yang beredar tersebut menunjukkan kaki manusia. 

Selengkapnya

Alasan Amerika Abstain Dalam Voting Resolusi PBB Untuk Menekan Israel

KOKOPNEWS.ID - Voting Resolusi untuk Israel selesai digelar. Yang mengagetkan adalah sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih abstain dalam voting yang memaksa Israel mengakhiri pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Langkah Amerika tersebut tergolong langka karena sebagaimana tradisi sebelumnya AS selalu menggunakan hak vetonya dalam setiap voting yang tidak berpihak pada sekutu dekatnya itu.

Dengan keluarnya Resolusi tersebut tentu mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan Israel agar segera menghentikan pembangunan di wilayah Palestina. Sejak 1979 Resolusi ini merupakan yang pertama kali dikeluarkan PBB. Sebelumnya resolusi ini selalu di Veto oleh Amerika Serikat sehingga tidak bisa dikeluarkan.

Alasan Amerika memilih Abstain dalam voting yang berakibat marahnya Israel tersebut adalah karena permintaan yang dilayangkan kepada Israel oleh Amerika untuk menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina tidak pernah digubris oleh Israel. Sehingga perdamaian yang digagas oleh Amerika tidak kunjung menemukan titik terang. Israel selalu ngotot melanjutkan pembangunan tanpa memperdulikan desakan dan kecaman dari pimpinan dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mentri Luar Legeri Amerika Serikat, Jhon Kerry. Kerry mengatakan pembangunan pemukiman oleh Israel akan mengancam Demokrasi. Perdamaian antara Israel dan Palestina harus diwujudkan diantaranya dengan menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina.

"Suara dalam PBB adalah tentang menjaga solusi dua negara. Itulah yang kami perjuangkan: masa depan Israel sebagai negara demokratis dan negara Yahudi, hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan tetangganya," tegas Kerry seperti dikutip dari detik.com.

Kerry melanjutkan, AS menginginkan solusi dua negara untuk terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Tanpa solusi dua negara mustahil perdamaian diwujudkan.

Sebagaimana diberitakan, AS memilih abstain dalam voting Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang digelar Jumat 23 Desember beberapa hari yang lalu. Dalam voting ini AS tidak seperti tradisi sebelumnya yang selalu menggunakan hak veto untuk membatalkan Resolusi yang menyudutkan Israel.

Selengkapnya